Pendapatan Tambang Jauh Lebih Besar, PETI Sulit Ditinggalkan Warga Sumbar

 

PADANG — Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) di sejumlah wilayah Sumatera Barat dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan penegakan hukum. Di balik aktivitas tersebut, terdapat persoalan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat tetap bertahan meski menyadari risiko hukum dan lingkungan yang ditimbulkan.

Pakar ekonomi menilai, ketimpangan insentif ekonomi serta terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak menjadi salah satu faktor kuat yang mendorong masyarakat memilih sektor pertambangan ilegal.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (UNAND), Syafruddin Karimi, mengonfirmasi bahwa fenomena tersebut sebagian merefleksikan belum optimalnya pemerintah dalam menyediakan pilihan pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan memadai bagi masyarakat.

“Sebagian ya. Hal itu terjadi karena pekerjaan formal, sektor pertanian, dan usaha lokal hanya menghasilkan pendapatan yang jauh lebih rendah ketimbang hasil tambang,” ujar Syafruddin kepada media, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, ketika terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup besar antara pekerjaan legal dan aktivitas tambang ilegal, masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi cenderung memilih pekerjaan yang memberikan keuntungan lebih cepat dan besar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan penindakan. Pemerintah juga perlu membangun alternatif ekonomi yang realistis bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan.

Penyediaan lapangan kerja, penguatan sektor pertanian, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan nilai tambah komoditas lokal dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

Jika pilihan pekerjaan legal mampu memberikan penghasilan yang kompetitif, ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal diharapkan dapat ditekan secara bertahap.

Di sisi lain, aktivitas PETI tetap menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran aliran sungai, konflik pemanfaatan lahan, hingga persoalan keselamatan pekerja.

Karena itu, penanganan PETI membutuhkan kebijakan yang berjalan beriringan antara penegakan hukum dan pembenahan ekonomi masyarakat. Tanpa menghadirkan alternatif penghasilan yang layak, pemberantasan tambang ilegal berisiko menghadapi persoalan yang sama secara berulang.

(Redaksi)